BERITABETULBETUL.COM, MEDAN – Panggung politik Sumatera Utara kembali memanas lewat aksi saling lempar argumen. Kali ini, Gubernur Sumut Bobby Nasution terlibat perseteruan terbuka dengan Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi NasDem, Ricky Anthony. Isu yang diributkan secara berkepanjangan adalah soal kuorum persidangan dalam Rapat Paripurna terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Publik pun mulai bertanya-tanya: Apakah perdebatan teknis "kuorum tak kuorum" ini benar-benar demi transparansi anggaran rakyat, atau sekadar panggung unjuk kekuatan narasi di antara elit politik demi mendapat sorotan media?

Awal Mula Ketegangan: Tudingan Arogan vs "Suruh Belajar Lagi

Seteru ini bermula saat Gubernur Bobby Nasution melakukan aksi walk out (WO) atau meninggalkan ruang rapat paripurna sebelum seluruh agenda resmi ditutup. Tindakan spontan ini langsung direspons keras oleh Ricky Anthony yang mengkritik sikap tersebut sebagai bentuk arogansi seorang pemimpin daerah. Didukung penuh oleh Partai NasDem Sumut, Ricky menilai tindakan meninggalkan forum resmi tidak menghormati kesetaraan lembaga legislatif.

Tidak tinggal diam, Bobby Nasution memberikan jawaban menohok pada akhir Juli 2026. Bobby membela diri bahwa ia keluar karena rapat tidak memenuhi batas minimum kehadiran anggota dewan alias tidak kuorum (syarat dua per tiga dari total anggota dewan).

"Yang dipermasalahkan bukan kehadiran gubernur atau eksekutif. Yang dipersoalkan itu kuorum," ujar Bobby. Ia bahkan menyindir balik sang pimpinan dewan dengan kalimat tajam: "Coba suruh belajar lagi yang mengatakan itu.

Kritik Tajam: Untuk Rakyat atau Sekadar Cari Panggung?

Di tengah bisingnya pembelaan dari para pendukung dan ormas masing-masing kubu, substansi penting dari rapat paripurna itu sendiri justru rawan kabur. Pembahasan LPJ APBD 2025 merupakan instrumen penting yang berdampak langsung pada evaluasi pembangunan dan alokasi anggaran masyarakat Sumatera Utara.

Ketika rapat justru berujung penundaan akibat perselisihan jumlah kehadiran fisik versus tanda tangan, masyarakat Sumut disuguhi tontonan ego kelembagaan. Banyak pihak menilai perdebatan panjang ini terkesan minim esensi yang menyentuh langsung "kebutuhan perut rakyat" dan lebih menyerupai kontestasi narasi politik demi mempertegas posisi tawar masing-masing kubu menjelang agenda-agenda politik strategis ke depan.

Mampukah kedua belah pihak menurunkan ego dan kembali fokus pada esensi utama fungsi legislasi dan eksekutif untuk kemakmuran rakyat? Ataukah perdebatan tata tertib ini akan terus dipelihara sebagai panggung pencitraan? Kita lihat saja langkah konkret mereka selanjutnya. 

(Tim Redaksi BeritaBetulBetul.Com)