SKANDAL MUKTAMAR NU KE-35: 9 Pejabat Istana Diduga Cawe-Cawe, Presiden Prabowo Didesak Turun Tangan!
Gus Lilur juga menuntut transparansi total dan memperingatkan agar tidak ada sepeser pun dana APBN, fasilitas negara, maupun dana konglomerat yang dipakai untuk membeli suara
BERITABETULBETUL.COM, SITUBONDO – Tensi politik menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, mendadak bergejolak hebat. Forum tertinggi para ulama yang dijadwalkan pada 27–31 Agustus 2026 ini diterpa isu miring terkait dugaan intervensi terselubung dari oknum kekuasaan.
Tokoh NU asal Situbondo, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur), secara blak-blakan membongkar adanya indikasi keterlibatan sembilan pembantu presiden yang diduga kuat ikut cawe-cawe demi memenangkan paket kepemimpinan K.H. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum PBNU dan K.H. Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.
Daftar 9 Nama Pejabat Istana yang Disorot Gus Lilur:
Sufmi Dasco Ahmad (Tokoh Politik / Pejabat)
Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet)
Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara)
Juri Ardiantoro (Wakil Menteri Sekretaris Negara)
Saifullah Yusuf / Gus Ipul (Menteri Sosial & Sekjen PBNU)
Nusron Wahid (Menteri / Pejabat Strategis)
Herindra (Pejabat Pemerintahan)
Nasaruddin Umar (Menteri Agama)
Irfan Yusuf (Pejabat Pemerintahan)
Gus Lilur menyoroti tajam fenomena rangkap jabatan struktural kabinet dan PBNU yang dinilai sangat rawan konflik kepentingan. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menegur para bawahannya agar marwah independensi NU tidak hancur oleh syahwat politik sesaat. Gus Lilur juga menuntut transparansi total dan memperingatkan agar tidak ada sepeser pun dana APBN, fasilitas negara, maupun dana konglomerat yang dipakai untuk membeli suara di Muktamar.
Tanggapan Wapres RI ke-13, Kiai Haji Ma'ruf Amin
Merespons isu liar ini, Mustasyar PBNU K.H. Ma'ruf Amin ikut angkat bicara dalam Forum Silaturahmi Para Kiai Sepuh di Gedung PBNU. Kiai Ma'ruf mengingatkan pemerintah untuk mutlak menjaga jarak dan tidak ikut campur. Meski mendengar isu "restu istana", Kiai Ma'ruf mengaku optimis bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan tetap netral dan menghormati kedaulatan muktamirin.
