KEPALA BADAN GIZI NASIONAL (BGN), SUDARYONO. (FOTO: ISTIMEWA)
BERITABETULBETUL.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, memberikan peringatan keras dan tamparan instrospeksi bagi seluruh jajarannya. Ia menegaskan bahwa diskusi panjang dan rapat yang melelahkan hingga "berbusa-busa" tidak akan memiliki nilai sedikit pun jika Key Performance Indicator (KPI) institusi gagal dicapai. BGN dituntut melahirkan dampak fisik yang nyata pada anak-anak Indonesia, bukan sekadar menumpuk dokumen laporan di atas meja.
Sudaryono menggarisbawahi bahwa tugas besar BGN berada pada eksekusi lapangan yang presisi melalui Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Ia meminta rantai komando bergerak tanpa kompromi dan diawasi secara melekat.
"Anak-anak SPPG ini adalah orang-orang yang harus diperintah dengan jelas, kemudian diawasi perintah itu dilaksanakan apa tidak?" tegas Sudaryono.
Lebih lanjut, Sudaryono memasang standar KPI yang sangat konkret, kasat mata, dan bombastis untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keberhasilan program ini tidak boleh diklaim sepihak lewat laporan internal, melainkan harus dibuktikan oleh hasil survei lembaga eksternal penentu kebijakan.
"Peningkatan gizi penerima manfaat, misalnya nanti ada survei Kementerian Kesehatan, orang yang tadinya stunting menjadi tidak stunting apa tidak? (Siswa/orang) yang tadinya kurus jadi gemuk apa tidak? Itu mekanismenya di Kemenkes. Dan survei Dewan Ekonomi Nasional terkait multiplier effect program MBG ini. Itu KPI Kita Pak!" cetusnya tanpa basa-basi.
Demi mencapai target ekstrem tersebut, Kepala BGN memerintahkan seluruh jajaran untuk berani jujur dan fokus membenahi tiga persoalan mendasar yang selama ini menjadi sumbatan utama:
1. Babat Habis Budaya Koruptif: Sudaryono menyebut budaya koruptif sebagai benalu yang harus dicabut sampai ke akarnya agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai ke piring anak-anak.
2. Tata Ulang Birokrasi Amburadul: Sistem kerja yang rumit dan lambat wajib dirombak total menjadi birokrasi yang ramping, cepat, dan responsif.
3. Runtuhkan Sekat Komunikasi: Tidak boleh ada ego sektoral yang memicu jarak. Instruksi dari pusat ke daerah harus klir dan bebas dari ruang ambiguitas.
"BGN hadir memastikan tak ada lagi generasi penerus tertinggal pertumbuhannya. Kita harus berani membongkar sumbatan yang selama ini menahan langkah kita," pungkas Sudaryono. Sinyal kuat ini menegaskan bahwa era formalitas administratif di BGN sudah selesai, digantikan oleh pembuktian nyata: anak Indonesia harus sehat secara fisik dan ekonomi rakyat wajib berputar.
