PARA GURU YANG DICOPOT MASSAL DIDUGA KUAT MERUPAKAN AKSI "BALAS DENDAM" POLITIK DAN BIROKRASI KARENA KELIMA PAHLAWAN TANPA TANDA JASA INI DENGAN TEGAS MENOLAK MENYERAHKAN ANGGARAN DANA REVITALISASI SEKOLAH KEPADA VENDOR TITIPAN SANG WALI KOTA TEBINGTINGGI, IMAN IRDIAN SARAGIH. (FOTO: MEDIA SOSIAL/IG MEDIAGRAMINDO)
BERITABETULBETUL.COM, TEBINGTINGGI – Dunia pendidikan Kota Tebingtinggi mendadak gempar! Sebanyak 5 Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dicopot serentak dari jabatannya oleh Wali Kota Tebingtinggi, H. Iman Irdian Saragih, pada Jumat (18/9/2026) sore. Pencopotan massal ini diduga kuat merupakan aksi "balas dendam" politik dan birokrasi karena kelima pahlawan tanpa tanda jasa ini dengan tegas menolak menyerahkan anggaran dana revitalisasi sekolah kepada vendor titipan sang Wali Kota!
Kelima Kepsek yang bernasib sial namun berjiwa kesatria tersebut adalah:
Elisa Lubis, S.Pd (Kepsek SDN 163094)
Tety Suryani, S.Pd (Kepsek SDN 163095)
Riski Kurniawan, S.Pd (Kepsek SDN 163084)
Novi Rambe, S.Pd, M.Pd (Plt. Kepsek SDN 163087)
Reni, S.Pd (Plt. Kepsek SDN 166321)
Kronologi Intimidasi: "Masih Mau Jadi Kepsek atau Tidak?!"
Skandal ini mulai tercium setelah Elisa Lubis, S.Pd membongkar borok birokrasi ini ke media. Sepulang dari Jakarta dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) dan finalisasi dokumen Penandatanganan Kerjasama (PKS) Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2026, para Kepsek langsung mendapat "tekanan" dari atasan mereka.
Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Tebingtinggi, Denni Saragih, SE, secara terang-terangan mengarahkan seluruh kepala sekolah untuk memindahkan dana proyek tersebut ke pihak ketiga—yang diduga kuat merupakan rekanan atau vendor bentukan Wali Kota.
Namun, Elisa Lubis dengan berani memasang badan dan menolak mentah-mentah perintah tersebut demi menjaga integritas.
"Tidak pak, saya akan kerjakan sendiri sesuai petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan pekerjaan anggaran dana revitalisasi. Dana ini harus dilaksanakan langsung oleh Kepala Sekolah dalam bentuk swakelola!" tegas Elisa saat menirukan percakapannya kala itu.
Intervensi dan Teror Mental Pejabat Dinas
Tak hanya diarahkan secara paksa, para Kepsek yang menolak tunduk pada "titipan penguasa" ini langsung dihujani intervensi dan teror psikologis. Novi Rambe, S.Pd, M.Pd mengaku dirinya diintervensi langsung oleh Kadisdik Denni Saragih, SE, bersama Kabid Dikdas, Hendri Karo-karo.
Mereka diintimidasi dengan kalimat bernada ancaman: "Masih mau jadi kepsek lagi atau tidak?!"
Karena tetap memilih setia pada aturan hukum (Juknis) ketimbang mengikuti kemauan vendor titipan, nasib kelima Kepsek ini berakhir tragis di sore hari itu juga—surat pencopotan jabatan mereka langsung dikeluarkan.
Adapun rincian anggaran dana revitalisasi SD pada lima sekolah yang kepalanya dicopot Wali Kota Tebingtinggi, H Iman Irdian Saragih, SE, yakni
• SDN 163095 (Rp. 531.013.203) Kepseknya Tety Suryani, S.Pd
• SDN 163094 (Rp. 460.061.435) Kepseknya Elisa Lubis, S.Pd
• SDN 163087 (Rp. 597.057.453) Kepseknya Novi Rambe, S.Pd, M.Pd
• SDN 166321 (311.488.843) Kepseknya Reni, S.Pd
• SDN 163084 (540.000.000) Kepseknya Riski Kurniawan, S.Pd
Wali Kota Membantah Bilang Regenerasi!
Merespons tuduhan miring yang beredar luas, Wali Kota Tebingtinggi, H. Iman Irdian Saragih, SE, langsung angkat bicara. Saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai isu miring pencopotan sepihak karena penolakan vendor titipan, orang nomor satu di Pemko Tebingtinggi ini membantah keras.
Menurutnya, informasi dan tudingan yang dilemparkan oleh para mantan kepala sekolah tersebut sama sekali tidak benar.
"Tidak benar itu, kita melakukan pergantian memang..." ujar Iman Irdian Saragih saat dikonfirmasi via telepon seluler.
Lebih lanjut, dalam keterangannya yang dimuat media lokal, Wali Kota berdalih bahwa langkah pencopotan dan pergeseran jabatan 24 pejabat serta kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi pada Jumat kemarin murni dilakukan atas dasar kebutuhan regenerasi organisasi.
Meski pihak Pemko menyatakan ini hal lumrah dalam birokrasi, kelima mantan Kepsek yang telanjur kecewa menyatakan tidak akan tinggal diam. Mereka dikabarkan siap menempuh jalur hukum guna menuntut transparansi atas pencopotan mendadak yang dinilai sarat kejanggalan ini.
