KETUA UMUM JARINGAN PERGERAKAN MASYARAKAT BAWAH (JAGA MARWAH), EDISON TAMBA MENYOROT KINERJA WALI KOTA MEDAN RICO WAAS. (FOTO: ISTIMEWA)
BERITABETULBETUL.COM, MEDAN - Di tengah euforia global kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2026, atmosfer politik dan sosial di Kota Medan justru memanas. Gelombang sorotan publik kini mengarah tajam pada kepemimpinan Rico Waas, menyusul sederet polemik yang tak kunjung usai, mulai dari isu intoleransi hingga dugaan praktik lancung di lingkungan Pemko Medan.
DPRD Kota Medan kini didesak untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan konstitusional yang tegas: menggulirkan Hak Interpelasi.
Isu Toleransi & Rumah Ibadah: Viral video dugaan gangguan kerukunan beragama serta kemacetan izin rumah ibadah di kawasan Amplas menjadi alarm keras bahwa harmoni sosial di Medan sedang tidak baik-baik saja.
Iseng Jual-Beli Proyek & Jabatan: Desas-desus hingga dugaan kuat mengenai adanya praktik transaksional (jual-beli proyek dan jabatan) di lingkungan Pemerintah Kota Medan makin santer terdengar.
Promosi Jabatan Kontroversial: Publik mempertanyakan objektivitas sistem mutasi ASN, lantaran adanya pejabat bermasalah yang kabarnya justru mendapat promosi strategis.
Aktivis JAGA MARWAH Buka Suara: Kejari Medan Jangan Lemah!
Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Edison Tamba yang akrab disapa Edoy, memberikan kecaman dan sorotan paling keras atas situasi ini. Ia meminta aparat penegak hukum bergerak cepat tanpa tebang pilih.
"Kalau memang ada laporan dugaan korupsi, baik proyek maupun jual-beli jabatan, maka Kejaksaan Negeri Medan harus serius menindaklanjutinya. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena pengaduan mereka tidak direspons dengan cepat!" tegas Edoy.
Edoy juga menyentil langsung Kepala Kejari Medan, Ridwan, agar membuktikan komitmennya. Menurutnya, Pengaduan Masyarakat (Dumas) wajib segera dieksekusi agar tidak muncul kesan adanya pembiaran terhadap koruptor.
DPRD dan PDI Perjuangan Diminta Sentil Pemerintah
Belajar dari sejarah kelam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang pernah melanda Medan di masa lalu, KPK kini didorong untuk memantau ketat sistem meritokrasi di Pemko Medan.
Di sisi lain, PDI Perjuangan sebagai salah satu partai pemilik kursi signifikan di DPRD Kota Medan, memikul harapan besar rakyat. PDI-P bersama pimpinan DPRD lainnya dituntut untuk tidak menutup mata, objektif, dan berani menggunakan hak pengawasan represif demi menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
