SKANDAL PANAS DI RUANG KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR SUMBAR MENJADI SOROTAN TAJAM SETELAH TANGKAPAN LAYAR DAN REKAMAN CCTV RUANGAN KERJA BOCOR KE MEDIA SOSIAL SEJAK SENIN (24/8/2026). (FOTO: ISTIMEWA)
BERITABETULBETUL.COM, PADANG – Publik Sumatra Barat mendadak digemparkan oleh beredarnya potongan rekaman video bermuatan asusila yang diduga kuat melibatkan dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Gubernur Sumatra Barat. Skandal panas ini langsung menjadi sorotan tajam setelah tangkapan layar dan rekaman CCTV ruangan kerja bocor ke media sosial sejak Senin (24/8/2026).
Berdasarkan bukti rekaman yang beredar, kedua oknum ASN tersebut tampak melakukan tindakan tidak terpuji berupa aksi berciuman di dalam ruangan kerja. Menariknya, video tersebut diduga diambil dalam waktu yang berbeda. Pada video pertama, mereka terlihat mengenakan pakaian batik, sedangkan pada video kedua, keduanya masih mengenakan Seragam Dinas Harian (PDH) cokelat khas ASN. Keaslian lokasi video ini makin diperkuat oleh adanya pajangan foto dinding Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy di ruangan tersebut.
Identitas Pemeran: Pejabat Eselon II dan Eselon IV
Belakangan diketahui, pemeran pria dalam video tersebut merupakan seorang pejabat tinggi Eselon II yang menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sumbar. Sementara pemeran wanita adalah oknum ASN berjabatan Eselon IV yang bertugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro PBJ. Pejabat pria tersebut diketahui sudah memiliki keluarga.
Respons Cepat Pemprov dan Pengunduran Diri Pelaku
Menyikapi kegaduhan ini, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bergerak cepat. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, langsung memanggil pihak terkait untuk proses klarifikasi. Pasca-pemanggilan tersebut, Kepala Biro PBJ mengakui perbuatannya dan resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Meski pelaku sudah mundur dari jabatan struktural, Pemprov Sumbar tetap membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk mengusut tuntas pelanggaran kode etik dan disiplin ASN ini sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Aliansi mahasiswa dan masyarakat juga mendesak agar sanksi tegas hingga pemecatan tetap diberikan karena tindakan tersebut dinilai mencoreng marwah birokrasi dan falsafah adat Minangkabau.
